Pemkab Karangasem kami minta serius menangani penyaluran air bersih di daerah-daerah yang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Kecamatan Kubu,"
Berita Terkait
Denpasar (ANTARA News) - Anggota DPRD Bali meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem menyediakan air bersih untuk warga yang ada di Kecamatan Kubu dan sebagian di Kecamatan Rendang.
"Pemkab Karangasem kami minta serius menangani penyaluran air bersih di daerah-daerah yang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Kecamatan Kubu," kata anggota Komisi I DPRD Bali Gusti Putu Widjera di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, daerah tersebut dari dulu memang sulit untuk mendapatkan air bersih, karena disekitar wilayah itu kondisinya tandus dan tak ada sumber mata air.
"Tapi sebenarnya masyarakat di Kecamatan Kubu bisa mendapat fasilitas air bersih dengan pemasangan pipa air dari sungai Telaga Waja atau membuatkan cubang yang lebih kokoh," kata anggota dewan daerah pemilihan Kabupaten Karangasem sesuai melakukan reses.
Menurut dia, keberadaan cubang atau penampung air sangat membantu warga saat musim kering. Karena air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan hewan peliharaan atau ternaknya, seperti sapi dan babi.
"Selama saya melakukan reses ke daerah banyak masukan dan permintaan dari warga masyarakat, seperti permintaan air bersih untuk Kecamatan Kubu dan Puregae di Kecamatan Rendang, Program bedah rumah serta Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)," ucap pria mantan Wakil Bupati Karangasem itu.
Keberadaan air bersih, kata dia, sangat penting sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Sebab tanpa air manusia tak bisa bertahan di bumi ini. Karena itu pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan tersebut.
Terkait dengan program bedah rumah yang dirancang Pemprov Bali, kata Widjera, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, karena selama ini masih banyak yang belum memiliki rumah layak huni.
"Program bedah rumah agar terus dilanjutkan, karena masih banyak warga yang belum miliki rumah sehat dan layak huni," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Mengenai program JKBM, menurut Widjera, perlu pembenahan sistem administrasinya sehingga warga mendapatkan layanan yang memadai dan lebih efektif.
"Selama ini masih ada warga mengeluhkan pengurusan administrasi saat melakukan kunjungan atau berobat ke rumah sakit. Petugas rumah sakit belum sinkron dengan sistem, sehingga pasien merasa dipersulit dalam pelayanan jika menggunakan JKBM," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, ke depannya harus ada perbaikan sistem dan sinkron dengan sistem JKBM berjaringan atau "online" tersebut.
"Semestinya dengan sistem `online` akan memudahkan semua pihak, baik petugas maupun masyarakat, karena dengan memperlihatkan kartu JKBM atau KTP, maka data akan terkoneksi dengan database," katanya. (I020/R010)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Komentar Pembaca
Kirim Komentar
No comments:
Post a Comment